Berita > Berita

IANI Nekat Laksanakan KPO meski Dilarang Mabes Polri

Jumat, 14 Oktober 2005 19:06:55
1231 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

JAKARTA - Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) dan PT Prima Selaras tetap nekat melaksanakan Proyek Kartu Pos Olahraga (KPO) sesuai jadwal, meskipun Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah menetapkan pelarangan penerbitan dan peredaran KPO karena mengandung unsur judi.

Ketua Umum IANI, Icuk Sugiarto, di Jakarta, Senin (3/10), mengatakan, sikap itu diambil karena sampai saat itu pihaknya belum menerima surat resmi dari Kepala Polri dan organisasi apapun yang menyatakan KPO mengandung unsur judi.

Saya hanya tahu dari koran-koran. Kalau memang itu sudah keputusan institusi Polri, seharusnya IANI dan PT Prima Selaras selaku pihak terkait dikirimkan surat secara resmi, ujar Icuk.

Menurut mantan juara dunia bulutangkis ini, berdasarkan informasi yang diperolehnya di media massa, ketetapan Polri menyangkut KPO bukan hal yang menjadi pokok persoalan tetapi hanya menyangkut pendukung dari inti program yang akan diluncurkan.

Dia menjelaskan, keputusan Polri hanya mempersoalkan undian yang diadakan tetapi tidak menyinggung substansi utama KPO yakni pencarian dana untuk olahraga dan atlet.

Kami harap dalam memutuskan suatu kebijakan, Polri lebih arif dengan melihat dari semua sisi masalah bukan hanya dari satu sudut persoalan. Program ini murni bisnis, katanya.

Ketika didesak kemungkinan menghilangkan unsur undian yang menjadi persoalan utama KPO, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga bidang Olahraga ini mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan dengan syarat semua jenis undian yang saat ini berlangsung baik di media massa maupun di bank, tiket-tiket pesawat terbang, juga ikut ditiadakan.

Jangan ada unsur diskriminasi dalam persoalan ini. Kalau undian di kartu pos dianggap judi, undian di tiket pesawat, bank, dan kuis-kuis di televisi juga dianggap judi. Kan substansinya sama, undian, tambahanya.

Dalam kesempatan tersebut, Icuk juga mengaku siap dipanggil dan memberi penjelasan kepada DPR khususnya komisi X mengenai program KPO yang rencananya akan di-launching bulan November mendatang atau setelah lebaran.

Seperti diberitakan, Komisi X DPR berencana meminta keterangan pihak-pihak yang terkait persoalan KPO. Pemanggilan yang dijadwalkan setelah masa reses sidang akhir Oktober ini dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran, dan cara kerja KPO. Menurut Ketua Komisi X, Heri Akhmadi, dalam fungsi pengawasannya Komisi X berhak memanggil siapa atau organisasi apa saja yang memiliki program untuk menggalang dana olahraga dari masyarakat.


IANI Dipertanyakan

Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Olahraga Indonesia (KOI), Singgih Yehezkiel, mengaku sampai saat ini pihaknya belum bisa berkomentar banyak soal program KPO yang diluncurkan IANI. Kami masih mempelajarinya, ujar Singgih.

Selaku pribadi, Singgih menyarankan, sebelum meluncurkan program kartu pos untuk menggalang dana olahraga, sebaiknya IANI mensosialisasikan rencananya tersebut kepada seluruh atlet nasional yang ada sehingga tidak terkesan hanya menggunakan nama atlet untuk kepentingan tertentu.

Yang perlu dipertanyakan, apakah IANI sudah mewadahi seluruh atlet nasional? Karena ketika saya tanya teman saya yang atlet nasional, dia sama sekali tidak tahu soal penggalangan dana dan apa itu IANI, kata Singgih.

Meskipun demikian, mantan atlet tenis meja ini mengatakan, ide penggalangan dana olahraga dari masyarakat sebenarnya baik hanya saja soal teknis pelaksanaannya saja yang perlu dimatangkan sebelum diluncurkan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik. (E-7)

Sumber:www.suarapembaruan.com

Berita Berita Lainnya