Berita > Berita

Dana Olah Raga Masih Minim

Jumat, 12 Agustus 2005 07:24:44
1469 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

BANDUNG, (PR).-
Pendanaan olah raga menjadi salah satu pokok bahasan yang mengemuka dalam Konsultasi Publik Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Keolahragaan Nasional DPR RI dengan masyarakat olah raga Jabar di Hotel Papandayan, Bandung, Kamis (11/8) sore.

Namun demikian, masyarakat olah raga Jabar mendorong sepenuhnya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dapat segera diwujudkan menjadi undang-undang (UU). Bahkan, Panitia Kerja (Panja) DPR RI mengharapkan RUU tersebut sudah dapat ditetapkan 9 September mendatang. “Mudah-mudahan seluruh masukan dari konsultasi publik ini dapat diselesaikan pada tanggal 15 Agustus 2005. Disahkan di DPR 6 September dan ditetapkan pemerintah 9 September 2005 bertepatan dengan Hari Olah raga Nasional (Haornas),” demikian diungkapkan salah seorang anggota Komisi X DPR RI, Lukman Hakiem yang juga merupakan salah satu tim perumus RUU SKN.

Acara dibuka Wakil Gubernur Jabar, Nu’man Abdul Hakim dan dihadiri 145 peserta, terdiri dari berbagai kalangan seperti akademisi UPI, KONI dan Konida, serta tokoh-tokoh olah raga lainnya. Anggota DPR RI lainnya yang hadir yakni Ade Firdaus, Ferdiansyah. Unsur pemerintah yang hadir antara lain Staf Ahli Menpora, Badawi Hasyim, Ketua Tim Ahli Doping Hari Yuniarto, dan Ketua Badan Pemerintah Bidang Hukum, Prof. Dr. Abdul Gani Abdulah.

Beberapa peserta meminta agar DPR bisa mempertegas besaran dan persentase yang pantas untuk dana keolahragaan yang dialokasikan APBN serta APBD.

Ketum KONI Jabar, Eka Santosa mengusulkan agar RUU SKN mempertegas besaran dana yang dialokasikan APBN untuk pembangunan sarana, pendidikan maupun pembinaan olah raga.

Dalam RUU SKN tidak memberikan angka yang pasti dalam menyebutkan dana keolahragaan tersebut. Pasal 68 ayat 4 RUU SKN tersebut hanya mengatakan, ”Dana keolahragaan dialokasikan minimal...persen dari APBN dan minimal...persen dari APBD.”

Salah seorang anggota Panja RUU SKN yang juga anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan, anggaran dana menjadi salah satu hal yang krusial dalam pembahasan di DPR. Pihaknya tidak ingin gegabah dalam menentukan persentase alokasi dana. Alasannya, banyak daerah di Indonesia yang tidak mempunyai pendapatan sama.

Tokoh olah raga Jabar, Tahir Tjide dan Suryatna Subrata mendorong agar RUU SKN ini dapat diwujudkan sesegera mungkin. Alasannya, secara umum, rumusan RUU itu telah tersusun secara runtut. Masukan lainnya yang mengemuka yakni perlunya peran pengusaha untuk mendorong pembangunan olah raga.

Sementara itu, Staf Ahli Menpora, Badawi Hasyim mengharapkan anggaran olah raga dapat lebih meningkat lagi . “Saat ini, anggaran olah raga kita hanya sekira 0,6 persen dari APBN, sementara negara tetangga seperti Malaysia telah mencapai 4,7 persen dan Vietnam sekira 4,9 persen,” kata Badawi.(A-130)***
sumber:www.pikiran-rakyat.com

Berita Berita Lainnya