Berita > Artikel

Perlukah Menegpora Menjadi Departemen? (I)

Senin, 18 September 2006 20:33:30
1062 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

Iskandar Zulkarnaen

“Dalam tatanan negara, saya menilai Menegpora jauh lebih efektif jika seperti sekarang ini, yakni kementerian. Artinya dengan ada otonomi daerah, hubungan pusat dan pemerintah tidak lagi vertikal. Aparat daerah sekarang jadi mitra, stakeholder, bukan bawahan.

Dengan adanya otonomi, sebenarnya sekarang yang penting adalah membangun koordinasi yang lebih efektif. Begitu pula sinergi antara pusat dan daerah. Itu menguntungkan Menegpora sebagai lembaga pemerintah nondepartemen. Apalagi, departemen selama ini lebih berfungsi teknis.

Selain itu, kita harus realistis melihat kondisi keuangan. Tidak mungkin membuat departemen baru dalam kondisi saat ini. Terlebih kini anggaran negara diprioritaskan untuk sektor pendidikan. Saya tidak setuju jika olahraga dicampur lagi dengan pendidikan.

Mengapa? Ketika Menpora dilikuidasi pada tahun 2000 dan disatukan dengan Diknas, sulit sekali olahraga berkembang dan eksis sebagai tatanan nasional karena selalu berada di bawah Diknas. Olahraga harus setara dengan pendidikan, walaupun tidak harus sekuat pendidikan.

Fokus ke Kebijakan

Sekarang bagaimana mengelola kantor Menegpora ini sebagai lembaga yang bisa menghasilkan kebijakan regulasi yang bisa diterapkan di era otonomi daerah ini? Saat ini, pemerintah pusat lebih banyak berperan sebagai badan koordinasi atau pembuat regulasi saja.

Kalau masalahnya anggaran, sebenarnya banyak stakeholder di pemerintah seperti Diknas, Depkes, Depnaker, Perdagangan, atau Agama yang bisa dititipi anggaran untuk olahraga. Kini, tugas Menegpora adalah menentukan kebijakan untuk dikerjakan departemen lain. Jadi mereka tidak harus memegang uangnya sendiri. Kementerian Lingkungan Hidup contohnya. Mereka bukan departemen, tapi punya kebijakan soal lingkungan hidup yang bisa dijalankan dan memakai anggaran departemen lain.

Banyak hal yang perlu dibangun olahraga, bukan hanya prestasi. Ada olahraga masyarakat, pendidikan, dan olahraga di pesantren yang bisa dilakukan dan kerja sama dengan bidang lain, seperti Diknas.

Kinerja seorang menteri bergantung pada staf. Kalau stafnya tidak kuat dan tidak mampu mendukung menteri dengan dukungan konsepsional atau kebijakan, diganti saja. Dengan kementerian saja sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Apalagi kita sudah punya UU Sistem Keolahragaan Nasional. Intinya, olahraga bukan hal kecil dan prestasi saja. Olahraga berperan besar dalam konteks global untuk pencegahan penyakit. Jadi olahraga harus benar-benar bisa dimasyarakatkan dalam konteks penyelamatan bangsa sebab sangat besar sekali manfaatnya.”

Iskandar Zulkarnaen, Mantan Deputi Menegpora tahun 2000.

Sumber:bolanews.com

Berita Artikel Lainnya