Berita > Artikel

Perlukah Menegpora Menjadi Departemen? (II)

Senin, 18 September 2006 20:35:58
1142 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

Adhyaksa Dault

“Sejak mendapat tugas menjabat di kementerian olahraga ini, saya menilai hal utama yang harus diprioritaskan adalah menjadikan olahraga sebagai bagian penting dan substansial dalam pembangunan bangsa. Intinya: olahraga harus menjadi hal penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Itu landasannya.

Jadi memang bukan hanya soal prestasi semata, tapi juga bagaimana olahraga bisa menjadi gerakan nasional menuju kebugaran jasmani dan prestasi bangsa. Olahraga sebagai media untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat sebagai kebutuhan hidup masyarakat. Jadi secara langsung atau tidak, hal itu berkorelasi langsung dengan peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

Berkenaan dengan olahraga prestasi, saya menilai faktor terbesar rontoknya prestasi olahraga Indonesia saat ini adalah stagnasi pembinaan di usia dini. Pembina olahraga lebih banyak yang mengharapkan hasil langsung jangka pendek pada saatnya menjabat tanpa menghiraukan proses pembibitan. Hal inilah yang harus dibenahi.

Saat ini boleh dikatakan olahraga Indonesia, terutama olahraga prestasi, mengandalkan dana yang hampir seratus persen dari pemerintah. Sistem ini harus dibenahi. Hasil pembenahan itu tidak akan dirasakan pada era saya menjadi menteri. Kalau sudah dibenahi, menteri berikut akan lebih mudah kerjanya.

Revitalisasi
Sesuai UU Sistem Keolahragaan Nasional, kepemimpinan komite olahraga di daerah tidak lagi boleh dipimpin pejabat struktural, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Dalam UU ditegaskan bahwa anggaran olahraga daerah wajib disediakan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jadi, setiap daerah tak lagi menggantungkan harapan kepada kepala daerah karena APBD wajib menyediakan dana olahraga. UU Olahraga juga mewajibkan daerah memiliki institusi setingkat dinas olahraga.

Karena di dalam UU Olahraga juga disebutkan bahwa menteri adalah penanggung jawab sistem pengelolaan olahraga di Tanah Air, sudah sewajarnya tugas dan tanggung jawab di atas dilaksanakan dengan wewenang yang cakupannya lebih luas.

Jadi, atas dasar itulah, saya menilai wewenang kantor ini tak hanya sebatas kementerian. Fungsi dan perannya yang besar membutuhkan sebuah departemen untuk melaksanakan tanggung jawab itu.

Hal itu dibutuhkan untuk revitalisasi dan reposisi lagi dalam sistem pengelolaan keolahragaan nasional. Apalagi saat ini bidang olahraga yang menjadi misi utama kantor ini juga mencakup perhatian kepada atlet dan mantan atlet beserta kesejahteraannya. Untuk memenuhinya, diperlukan dana yang besar.

Terus terang saja, anggaran Menegpora sebesar 500 miliar untuk 2006/07 tak bakal cukup sebab sebagian digunakan untuk membiayai pelatnas SEA Games 2007. Dengan dana tersisa, tak banyak kegiatan Menegpora yang terlaksana untuk tugas dan tanggung jawab di atas.”

Adhyaksa Dault, Menegpora

Sumber:bolanews.com

Berita Artikel Lainnya