Berita > Berita

Pengelolaan Gelora Bung Karno
Hapus Block Contract, Harus Dikelola Sendiri

Kamis, 05 Oktober 2006 18:30:11
1503 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

Lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) yang sedang direnovasi untuk persiapan putaran final sepakbola Piala Asia 2007 jadi rusak berat. Rumput-rumput yang tengah dirawat kini mengering dan berwarna cokelat akibat sebuah kegiatan promosi obat tradisional Cina yang dihadiri ribuan orang digelar di stadion itu awal September lalu.

Penggunaan fasilitas olahraga untuk kegiatan di luar olahraga memang jadi problem yang kerap muncul. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, khususnya GBK, yang dipegang Badan Pengelola GBK, sering berseberangan dengan kepentingan olahraga. Padahal, jika ditinjau dari sudut mana pun, mulai dari sejarah hingga aturan main, olahraga harus lebih diprioritaskan.

Bagaimana mengatasi persoalan itu? Berikut pendapat Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Heri Akhmadi, kepada Dede Isharrudin, Selasa (3/10).

*****
Saya kira sejak awal kami di Komisi X DPR dalam berbagai pertemuan BPGBK sudah menekankan bahwa fasilitas olahraga yang ada di kompleks itu secara historis dan misinya adalah memberi prioritas pada kegiatan olahraga. Agenda yang lain mau tak mau tunduk para aturan itu dengan mengutamakan jadwal latihan atau kompetisi olahraga.

Kami di Komisi X DPR RI sudah mengetahui bahwa orang-orang di BPGBK enggak mau repot-repot mengurusi kawasan Senayan. Karena itu untuk slot penggunaan fasilitas di kawasan itu oleh BPGBK, dalam bentuk komersialisasi, dikontraknya atau block contract ke institusi lain.

Karena sistem block contract, BPGBK hanya memperhitungkan aspek penerimaan. Sementara itu pihak yang dipercaya memegang kontrak itu tak mengenal klausul yang intinya memberi perhatian atau prioritas ke olahraga.

Jalan keluarnya, kembalikan lagi bahwa BPGBK harus mengelola secara langsung dan tanpa lewat pihak ketiga, block contract. Bahkan, jika dikelola langsung, justru akan memberikan slot-slot waktu serta prioritas ke olahraga. Bahkan, komunitas olahraga lainnya bisa dilibatkan dalam pengawasan agar informasi yang diperoleh bisa lebih lancar.

Memang harus diakui, kedudukan BPGBK yang tidak kuat membuat mereka sering masuk dalam kondisi dilematis. Saya dengar langsung bahwa mereka selalu rugi jika fasilitas olahraga Senayan digunakan untuk kepentingan pemerintah atau partai politik. Mereka terpaksa menerima karena ada kepentingan politik.

Oleh karena itu, ke depan harus berani tegas. Kalau perlu ada larangan khusus untuk dipakai kampanye. Hanya untuk olahraga. Kalau terpaksa mau menggunakan kawasan itu, karena pertimbanagn strategis, maka gunakan lapangan parkir timur. Jangan gedung olahraganya.

Sekali lagi, ini bukan persoalan siapa yang mengelola. Yang penting komitmen terhadap misi olahraga yang ada di kawasan itu. Seandainya dipegang DKI Jakarta atau Kantor Menegpora, apakah bisa menjamin dan jelas peruntukannya?

Sebenarnya kalau mau lebih serius pemerintah bisa memulainya dengan menetapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan GBK. Jangan diserahkan semata-mata hanya pengelolaan atau manajemen, tapi juga fungsi pengaturannya.

Bentuk Task Force

Sebenarnya UU No. 3 Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) sudah mengatur segala hal mengenai fasilitas olahraga. Mulai dari pemba-ngunan hingga pengalihan sarana olahraga. Hanya saja, harus diakui penerapan UU tersebut masih lemah.

Komisi X juga sudah memberikan usulan kepada Menegpora untuk membentuk task force, gugus tugas, dalam pelaksanaan UU SKN, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana olahraga. Soal lain memang penting, tapi dalam membangun olahraga nasional faktor sarana serta prasarana jadi kunci pelaksanaan. Bahkan, kalau perlu ada PP yang mengatur sejelasnya soal fasilitas olahraga.

Tak hanya itu, masalah pengalihan dari organisasi pengelolaan olahraga harus ditata sehingga jelas mana fungsi dari Komite Olahraga Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional (KON). Mengenai hal itu, saya melihat adanya tarik-menarik yang kuat antara dua insitusi yang bertang-gung jawab dalam membangun olahraga nasional, KONI dan Menegpora. Seharusnya hal itu dicarikan jalan keluarnya.

Lahirnya UU SKN itu lewat proses yang lama. Jadi, ketika sudah muncul, sudah waktunya memberi manfaat bagi olahraga nasional. Memang ada usulan mengenai PP yang mengatur sarana dan prasarana olahraga.

Di level pusat juga muncul desakan bagaimana ketentuan pokok Gelora Bung Karno sehingga di DPR sekarang ini sedang digodok UU Ibu Kota. Muncul pula usulan yang menyangkut bahwa kawasan Senayan berada di bawah wewenang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Sekali lagi, ini bukan soal siapa, tapi bagaimana dan kepada siapa fasilitas itu dipergunakan merupakan hal yang jauh lebih penting.

Sumber:bolanews.com

Berita Berita Lainnya